MANUVERNEWS.COM | BEKASI – Gelombang kritik dari warganet semakin menguat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul mencuatnya fakta dalam sidang perdana Bang Sarjan dalam kasus dugaan korupsi ijon proyek di Kabupaten Bekasi yang dinilai syarat ketimpangan hukum.
Sorotan publik bermula dari viralnya video di TikTok yang diunggah oleh akun Ata Suryadi. Dalam video tersebut, ia secara lantang menyuarakan kekecewaan terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama menjelang momen Lebaran yang seharusnya penuh makna kebersamaan.
Bang Ata menilai ada ironi besar dalam penanganan kasus ini. Di satu sisi, mantan bupati bersama ayahnya telah ditahan dan menghadapi proses hukum. Namun di sisi lain, sejumlah nama pejabat aktif maupun mantan pejabat yang disebut dalam dakwaan justru masih bebas tanpa status hukum yang jelas.
“Daftarnya ada, ada yang terima sekian miliar, ada yang 600 juta, ada yang 300 juta. Mereka hari ini bisa mudik Lebaran, jalan-jalan bersama keluarga di kampung halaman setelah menerima dana ijonan yang besar,” ujar Bang Ata dalam videonya.
Ia menyoroti bahwa fakta persidangan seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum, khususnya KPK, untuk bertindak cepat dan menyeluruh. Namun yang terjadi justru sebaliknya—terkesan ada pembiaran terhadap pihak-pihak lain yang diduga ikut menikmati aliran dana haram tersebut.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas dan keberanian KPK dalam menindak kasus besar yang melibatkan banyak aktor. Publik mulai mempertanyakan apakah penegakan hukum benar-benar dilakukan secara objektif, atau justru masih tebang pilih.
“Persoalannya adalah, kenapa mereka tidak juga ditetapkan sebagai tersangka? Ini jadi tanda tanya besar, di mana rasa keadilannya? Yang satu sedang menderita bersama ayahnya, sementara pejabat dan mantan pejabat lainnya mungkin hari ini sedang bersenang-senang pulang kampung,”tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai situasi ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut. Ketika sebagian tersangka harus mendekam di tahanan, sementara pihak lain yang disebut menerima uang justru bebas beraktivitas bahkan Happy-happy Menik mati libur lebaran di kampung halaman, maka wajar jika publik menilai ada ketidakseriusan dalam penanganan kasus.
Menutup pernyataannya, Bang Ata mendesak pimpinan KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk berhenti bersikap setengah hati. Ia menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikompromikan oleh jabatan, relasi, atau kepentingan tertentu.
“Mohon kiranya kepada pimpinan KPK dan para aparat penegak hukum dari lembaga KPK maupun Kejaksaan, keadilan ini harus tegak. Harus adil!,” tutupnya.
Pernyataan ini diharapkan menjadi pengingat bagi publik dan institusi hukum agar proses hukum yang sedang berjalan tidak berhenti pada aktor tertentu saja, melainkan menyentuh seluruh pihak yang menikmati uang rakyat secara ilegal.
Sumber: https://vm.tiktok.com/ZS9RotxJAqFk4-sYkuH/
Redaksi
Editor : ARS
