MANUVERNEWS.COM | BEKASI – Polemik penjaringan dan seleksi calon perangkat Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, kian mencuri perhatian. Minimnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga persoalan pelayanan administrasi warga memunculkan pertanyaan serius tentang tata kelola pemerintahan desa.
Ketua BPD Hegarmanah, Akhmad Alamsyah, mengaku kecewa lantaran sejumlah surat yang dilayangkan kepada pemerintah desa terkait penjaringan perangkat desa tidak pernah mendapat jawaban tertulis. Bahkan, menurutnya, tidak pernah ada ajakan untuk berdiskusi.
“Sudah dua kali kami bersurat, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Untuk berdiskusi pun kami tidak pernah diajak. Padahal, BPD merupakan mitra pemerintah desa,” ungkap Akhmad.
Persoalan semakin menguat setelah Kasipem Kecamatan Cikarang Timur, Charles Mardianus, menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Hegarmanah belum mengajukan rekomendasi camat terkait proses pengisian perangkat desa.
Tak berhenti di situ, hasil penelusuran awak media juga menemukan adanya keluhan warga yang mengaku ditolak saat hendak mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU).
“Saya hanya mau membuat SKU, tetapi sampai ditolak. Padahal warung ada di rumah saya. Menurut saya, tidak ada pelanggaran hanya karena mengurus SKU,” keluh seorang warga.
Rangkaian persoalan tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah kewenangan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai aturan, atau justru berpotensi dipahami sebagai kewenangan mutlak?
Perlu ditegaskan, Kepala Desa memang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, kewenangan tersebut bukan kekuasaan tanpa batas. Pengisian perangkat desa harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, serta peraturan pelaksana dan ketentuan daerah yang berlaku.
Jabatan Kepala Desa bukan tiket untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak pribadi. Transparansi, prosedur, koordinasi, dan pelayanan yang adil kepada masyarakat merupakan prinsip yang tidak boleh diabaikan.
Kini publik dihantui oleh tanda tanya besar, apabila proses penjaringan perangkat desa terkesan tertutup, sementara aspirasi BPD tidak memperoleh respons dan pelayanan administrasi warga justru dikeluhkan.
Awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Hegarmanah, Mamad Rifai, S.Ag. Namun, hingga berita ini Publikasikan, belum ada tanggapan yang diberikan.
(RED/ARS)
