MANUVERNEWS.COM | BEKASI – Desakan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi semakin menguat agar segera memeriksa Camat Pebayuran, menyusul adanya laporan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran APBD tahun 2023 dan 2024 di wilayah Kecamatan Pebayuran.
Laporan tersebut disampaikan oleh sejumlah warga dan aktivis pemerhati kebijakan publik yang menilai adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran daerah Kabupaten Bekasi.
“Sudah ada laporan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan terkait dugaan penyimpangan APBD di Kecamatan Pebayuran. Kami mendesak agar Kejaksaan segera menindaklanjuti dan memanggil Camat Pebayuran untuk dimintai keterangan,” ujar Ayub salah satu warga Kecamatan Pebayuran di Cikarang, Rabu (9/10/2025).
Menurutnya, sejumlah kegiatan yang diduga bermasalah di antaranya mencakup program pembangunan infrastruktur, kegiatan operasional kecamatan, serta penggunaan dana untuk pengadaan barang dan jasa, yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak transparan kepada publik.
“Indikasi penyimpangan ini tidak bisa dibiarkan. Jika benar ada pelanggaran dalam pengelolaan APBD, maka harus segera diusut tuntas agar tidak menjadi praktik korupsi yang berulang,” tegas Ayub .
Ayub juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum dan meminta Kejaksaan untuk bekerja secara profesional, tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat Pebayuran belum memberikan tanggapan resmi atas laporan masyarakat tersebut. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi belum mengeluarkan pernyataan terkait perkembangan penanganan laporan yang masuk.
(Team)
