MANUVERNEWS.COM | BEKASI — Dugaan praktik ijon proyek kini disebut-sebut mulai merambah sektor pendidikan di Kabupaten Bekasi. Nama Kepala Sekolah SMPN 1 Kedungwaringin, Hamim Hamdani, menjadi sorotan setelah muncul informasi terkait transaksi ijon senilai Rp7 juta pada catur wulan pertama tahun 2026.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, transaksi tersebut diduga melibatkan salah satu CV dalam rentang waktu Januari hingga April (catur wulan pertama). Praktik ijon sendiri dikenal sebagai pemberian uang di muka sebelum proyek berjalan, yang kerap dikaitkan dengan indikasi penyimpangan.
Upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan respons. Bahkan, nomor wartawan yang mencoba menghubungi justru diblokir. Sikap tertutup ini semakin menambah tanda tanya terkait dugaan tersebut.
Situasi semakin janggal ketika tak lama setelah upaya konfirmasi dilakukan, seorang pria tak dikenal menghubungi wartawan dan mengaku berasal dari Kejaksaan Agung. Dalam percakapan tersebut, pria itu meminta agar persoalan tersebut
“dibicarakan baik-baik” dengan alasan adanya hubungan keluarga.
“Bilang baik-baik saja, itu saudara saya,” ujar pria tersebut melalui sambungan telepon.
Pernyataan ini justru memunculkan dugaan baru, yakni adanya upaya intervensi terhadap kerja jurnalistik. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi terkait identitas penelepon tersebut maupun keterkaitannya dengan institusi yang disebut.
Pada Selasa (28/04/2026), wartawan juga mendatangi langsung SMPN 1 Kedungwaringin untuk meminta klarifikasi. Namun, Hamim Hamdani tidak berada di tempat.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan praktik ijon di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, publik juga dihebohkan dengan kasus suap dan ijon proyek yang menyeret nama Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, beserta ayahnya.
Kasus tersebut menjadi perhatian luas karena menunjukkan pola praktik ijon yang diduga telah mengakar dalam sistem pengelolaan proyek di daerah.
Kini, jika dugaan di sektor pendidikan ini terbukti, maka praktik serupa tidak lagi terbatas pada proyek infrastruktur atau pemerintahan daerah, melainkan sudah merambah ke institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang bersih dari praktik korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah maupun instansi terkait. Aparat penegak hukum diharapkan segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan ini, termasuk menelusuri sosok yang mengaku dari Kejaksaan Agung yang diduga melakukan intervensi.
(Red)
