MANUVERNEWS.COM | BEKASI – Pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Seorang warga mengaku pengurusan akta cerai yang telah diajukan sejak Maret 2024 hingga kini, pertengahan tahun 2026, belum juga selesai. Ironisnya, warga tersebut mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp3,5 juta yang disebut sebagai biaya pengurusan.
Kartika, warga Kampung Rawajulang RT 005 RW 002, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, mengaku seluruh berkas persyaratan telah diserahkan langsung kepada Kepala KUA Tambun Selatan, Ainurrahman, di kantornya.
“Sudah hampir dua tahun saya menunggu. Berkas saya serahkan langsung kepada Kepala KUA, tetapi sampai sekarang tidak ada kepastian penyelesaian,” ujar Kartika saat ditemui di kediamannya.
Tak hanya menunggu tanpa kepastian, Kartika juga mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp3,5 juta. Menurutnya, pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yakni sebagian secara tunai kepada Ainurrahman dan sisanya melalui transfer ke rekening yang disebut atas nama Ainurrahman.
“Totalnya Rp3,5 juta. Sebagian saya serahkan langsung dan sisanya saya transfer ke rekening atas nama beliau,” ungkap Kartika.
Merasa dirugikan karena proses yang tak kunjung selesai, Kartika akhirnya meminta agar seluruh berkas serta uang yang telah diserahkan dikembalikan. Pertemuan dengan Kepala KUA Tambun Selatan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 30 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, Kartika memberikan kuasa kepada perwakilan keluarganya untuk hadir. Namun, alih-alih memberikan solusi, Ainurrahman disebut mempertanyakan surat kuasa dari perwakilan Kartika sehingga pembahasan berlangsung berlarut-larut tanpa menghasilkan penyelesaian.
Hingga berita ini diterbitkan, Kartika mengaku belum menerima kembali berkas maupun uang yang telah diserahkannya.
Saat dikonfirmasi sebelumnya melalui pesan WhatsApp pada 24 Juni 2026, Ainurrahman menyatakan kesediaannya bertemu pada 30 Juni 2026 untuk membahas persoalan tersebut. Namun, hasil pertemuan tersebut belum memberikan kepastian sebagaimana yang diharapkan pihak Kartika.
Di sisi lain, Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Nedi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Selasa (30/6/2026), menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, persoalan tersebut telah terselesaikan.
“Informasinya sudah ada penyelesaian termasuk dari Pak Ain, di mana para pihak sudah saling komunikasi, Bang,” tulis Nedi.
Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Kartika. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum pernah ada penyelesaian sebagaimana yang disampaikan pihak Kementerian Agama.
“Itu tidak benar. Sampai sekarang belum ada penyelesaian, belum ada komunikasi yang menghasilkan solusi, dan uang maupun berkas saya juga belum dikembalikan,” tegasnya.
Perbedaan keterangan antara pejabat Kementerian Agama dan pengakuan Kartika memunculkan tanda tanya besar terkait penanganan persoalan tersebut. Publik pun menanti langkah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi untuk melakukan klarifikasi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila dugaan permintaan sejumlah uang dalam pengurusan administrasi tersebut benar terjadi, maka hal itu perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan pelayanan publik maupun ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala KUA Tambun Selatan belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bantahan Kartika maupun mengenai pengembalian uang dan berkas yang dipersoalkan.
(Budi Hermawan)
