MANUVERNEWS.COM | TANGGERANG – Dugaan praktik penarikan kendaraan melalui pihak ketiga atau yang dikenal dengan sebutan Mata Elang (Matel) kembali menjadi sorotan. Kali ini, PT Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang Cirendeu diduga melibatkan pihak ketiga dalam penanganan kendaraan milik konsumen, meski mekanisme eksekusi jaminan fidusia telah memiliki batasan hukum yang tegas.
Persoalan tersebut mencuat setelah Kantor Hukum Alpiner M. Siahaan (AMS) & Partners, selaku kuasa hukum Frans Yan, mendatangi kantor Clipan Finance yang berlokasi di Ruko Graha Cirendeu, Jalan Raya Cirendeu No. 27A, Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Senin (9/11/2026).
Kedatangan tim kuasa hukum tersebut bukan sekadar untuk meminta klarifikasi, melainkan juga memprotes keras dugaan pelimpahan penanganan kendaraan klien mereka kepada pihak ketiga yang diduga merupakan Matel.
Di lokasi, tim kuasa hukum AMS & Partners menemui Herman, yang disebut sebagai penanggung jawab bucket penanganan perkara sengketa pembiayaan di kantor cabang tersebut.
Berdasarkan keterangan kuasa hukum, Frans Yan sebelumnya memiliki rekam jejak pembayaran angsuran yang cukup panjang. Selama 40 bulan, konsumen disebut rutin membayar cicilan sebesar Rp4.487.000 per bulan.
Namun, persoalan muncul ketika pembayaran mengalami keterlambatan selama dua bulan. Situasi tersebut kemudian berujung pada pengamanan kendaraan yang menurut pihak kuasa hukum dilakukan secara sepihak melalui prosedur Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tertanggal 28 Oktober 2026.
Kondisi inilah yang dipersoalkan. Kuasa hukum menilai perusahaan pembiayaan semestinya mengedepankan komunikasi, klarifikasi, dan penyelesaian melalui mekanisme yang sah, bukan justru melibatkan pihak ketiga dalam penanganan kendaraan konsumen.
“Kami menyayangkan mengapa penanganan ini langsung dilempar ke pihak ketiga (Matel) di lapangan, padahal klien kami memiliki rekam jejak pembayaran yang sangat kooperatif selama 40 bulan sebelumnya. Keterlambatan ini baru berjalan dua bulan dan posisi kendaraan sudah diamankan melalui prosedur BASTK per 28 Oktober kemarin,” ujar perwakilan tim hukum AMS & Partners usai pertemuan.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keterlambatan pembayaran angsuran. Lebih jauh, terdapat persoalan mengenai bagaimana perusahaan pembiayaan menjalankan prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.
Kuasa hukum AMS & Partners mengingatkan Clipan Finance agar tidak mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, mekanisme eksekusi harus ditempuh melalui prosedur pengadilan sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan kondisi konkret yang dipersengketakan.
Pelibatan pihak ketiga dalam proses penagihan juga patut dipertanyakan apabila dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum, standar penagihan, dan persyaratan yang diwajibkan bagi tenaga penagih.
Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas mengatur bahwa proses penagihan tidak boleh dilakukan dengan ancaman, kekerasan, tindakan mempermalukan konsumen, maupun cara-cara yang bertentangan dengan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Kantor Hukum AMS & Partners mendesak Herman selaku penanggung jawab penanganan perkara agar segera mengambil langkah konkret.
Kuasa hukum meminta agar penanganan perkara ditarik dari pihak ketiga, membuka ruang mediasi yang adil, serta mengedepankan penyelesaian administratif dan hukum yang transparan.
Bagi kuasa hukum, persoalan ini tidak boleh diselesaikan dengan tekanan di lapangan. Perusahaan pembiayaan tetap memiliki kewajiban untuk memastikan setiap tindakan penagihan dan eksekusi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apalagi, kendaraan yang dipersoalkan merupakan Toyota Avanza bernomor polisi B 2479 BYT milik Frans Yan.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen perusahaan pembiayaan dalam menjalankan prinsip perlindungan konsumen. Sebab, keterlambatan pembayaran tidak serta-merta menghapus hak konsumen untuk memperoleh perlakuan yang sesuai hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, Kantor Hukum AMS & Partners masih menunggu keputusan resmi dan tindak lanjut manajemen Clipan Finance Cirendeu terkait draf penyelesaian administratif serta pengembalian fisik kendaraan milik klien mereka.
Publik tentu berhak mengetahui apakah pelibatan pihak ketiga tersebut telah sesuai prosedur, siapa yang memberikan kewenangan, serta apakah proses pengamanan kendaraan telah memenuhi ketentuan eksekusi jaminan fidusia.
Manuvernews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT Clipan Finance Indonesia Tbk, khususnya Cabang Cirendeu, maupun pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan berimbang atas persoalan ini.
Sebab, penegakan kewajiban pembayaran harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak konsumen. Jangan sampai mekanisme penagihan justru menjadi persoalan hukum baru ketika prosedur yang ditempuh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(ARS)
