MANUVERNEWS.COM | BEKASI – Terkait sewa menyewa tanah kas desa kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Aparat penegak hukum (APH) diminta segera turun gunung dan menindak para oknum yang terlibat.
Pasalnya, pernyataan Lurah Kertasari yang selalu bilang tidak tahu soal sewa menyewa Sawah TKD tersebut diduga hendak mengelabui wartawan, karena berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Redaksi manuvernews.com uang hasil tarikan dari penggarap itu bermuara ke Lurah Kertasari Putre Adi Wibowo, S.STP.
“Salah satu Rw (SN) yang ambil uang para penggarap sawah TKD sebesar 8,5 juta bahkan bisa lebih, perkiraan saya bisa sampe 10 jutaan untuk 1 hektare permusim, dan uang tersebut lalu diserahkan ke lurah,“ungkap sumber pada manuvernews.com, Jumat (11/04).
Menanggapi hal tersebut Zuli Zulkipli SH selaku Pemerhati Pemerintah mengatakan, Padahal Prinsip dasarnya adalah ketika desa berubah status menjadi kelurahan segala aset yang ada di dalamnya adalah menjadi aset milik pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Jika masih ada yg mengelola tanpa sepengetahuan Kepala BPKAD adalah delik pidana penggelapan uang rakyat, dan bagi oknum yang terlibat baik Oknum Lurah maupun reng-rengannya untuk mendirikan lahan bisnis jadi ini delik korupsinya jelas,” tandasnya.
(YUB)
