MANUVERNEWS.COM | BEKASI — Isu besar mengguncang Kabupaten Bekasi menyusul beredarnya kabar adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) senyap yang diduga dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Kamis, 18 Desember 2025. Informasi tersebut memicu spekulasi luas, termasuk dugaan bahwa sejumlah pejabat, baik di lingkungan Pemkab Bekasi maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, kini disebut-sebut tengah diburu KPK untuk dimintai keterangan.
Isu tersebut menguat seiring kabar penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama beberapa kepala dinas. Dalam pusaran kasus yang berkembang, peran Kejari Kabupaten Bekasi tak luput dari sorotan tajam publik, menyusul dugaan adanya keterkaitan dalam penanganan perkara-perkara tertentu yang kini dikabarkan masuk radar pendalaman KPK.
Tak berhenti pada isu OTT, Kejari Kabupaten Bekasi juga menghadapi tekanan publik akibat dugaan lambannya penanganan sejumlah laporan masyarakat. Beberapa laporan dari elemen masyarakat dan lembaga sosial kontrol disebut tidak menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan terkesan dibiarkan tanpa kejelasan hukum.
Salah satu laporan yang mencuat adalah dugaan penyelewengan Dana APBD Kecamatan Pebayuran senilai kurang lebih Rp20 miliar. Laporan tersebut dilayangkan oleh tokoh masyarakat Pebayuran, Ayub Nuryanto, sejak 21 Juli 2025 dengan Nomor Surat 01/VII/2025. Namun hingga kini, laporan tersebut disebut belum menemukan titik terang.
Ayub mengaku telah berulang kali mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk meminta kejelasan atas laporannya. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil konkret.
“Sudah tiga kali saya mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk menanyakan sejauh mana penanganan laporan saya terkait Camat Pebayuran. Tapi selalu diarahkan ke nomor layanan pengaduan. Setelah dihubungi, responsnya lambat dan tidak ada kejelasan,” ungkap Ayub.
Situasi ini kian memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tubuh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, terlebih di tengah mencuatnya isu bahwa sejumlah pejabat kejaksaan kini diburu KPK untuk dimintai klarifikasi dan pendalaman terkait dugaan keterlibatan dalam kasus OTT di lingkungan Pemkab Bekasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi maupun KPK belum memberikan pernyataan resmi. Namun derasnya tekanan publik menjadi sinyal kuat tuntutan agar proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, profesional, dan tanpa pandang bulu.
(ARS)
