MANUVERNEWS.COM | BEKASI – Pelayanan di Puskesmas Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan setelah seorang warga mengaku menerima perlakuan yang dinilai tidak mencerminkan etika pelayanan publik. Dugaan pelayanan yang kurang humanis tersebut memicu kritik terhadap sistem pengawasan dan evaluasi di lingkungan puskesmas.
Peristiwa itu dialami Ida, warga Desa Labansari. Didampingi rekannya, Nyai, Ida datang ke Puskesmas Cipayung dengan tujuan membuka alat kontrasepsi implan yang telah melewati masa berlaku. Menurut pengakuannya, pemasangan implan tersebut sebelumnya juga dilakukan di puskesmas yang sama.
Namun, alih-alih memperoleh pelayanan medis sebagaimana yang diharapkan, Ida mengaku mendapat perlakuan yang membuatnya kecewa dari seorang oknum bidan berinisial SM.
“Saya datang untuk membuka implan yang sudah lewat masa berlakunya. Begitu bertemu dengan bidan SM, saya langsung ditegur dengan nada tinggi. Dia berkata, ‘Heh, udah siang! Emang tindakan sebentar? Udah siang, kenapa enggak pagi!’ sambil melotot ke arah saya,” ujar Ida kepada awak media.
Merasa diperlakukan dengan cara yang tidak pantas, Ida memilih mengakhiri proses pendaftaran. Ia mengambil kembali KTP yang telah diserahkan sebagai persyaratan administrasi, kemudian meninggalkan Puskesmas Cipayung tanpa mendapatkan pelayanan medis yang dibutuhkan.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi perbincangan di media sosial dan menuai perhatian masyarakat yang mempertanyakan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah tersebut.
Sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Cipayung, Ajat.
Namun hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Beberapa kali upaya menghubungi melalui nomor WhatsApp tidak memperoleh respons dan nomor tersebut terpantau tidak aktif. Awak media juga telah mendatangi kantor Puskesmas Cipayung, namun Kepala Puskesmas disebut tidak berada di tempat.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab kepada Kepala Puskesmas Cipayung maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi atas peristiwa tersebut.
Menanggapi dugaan buruknya pelayanan tersebut, seorang pemerhati pemerintahan di wilayah Kecamatan Cikarang Timur menilai bahwa Kepala Puskesmas memiliki tanggung jawab penuh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Jika memang benar terjadi pelayanan seperti yang dikeluhkan warga, maka Kepala Puskesmas wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bawahannya. Sebagai penanggung jawab utama, ia harus memastikan seluruh tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan sesuai standar pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa besarnya anggaran operasional kesehatan maupun dana yang dikelola melalui skema BLUD seharusnya sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, narasumber tersebut turut menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan mekanisme pembagian insentif yang berkaitan dengan peserta BPJS. Namun informasi tersebut **belum dapat diverifikasi** dan masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak Puskesmas Cipayung maupun instansi terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Kepala Puskesmas maupun oknum bidan berinisial SM terkait keluhan yang disampaikan Ida.
Masyarakat berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi segera melakukan penelusuran atas dugaan pelayanan yang dikeluhkan tersebut. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara, sehingga seluruh petugas kesehatan diharapkan mengedepankan sikap profesional, ramah, dan berorientasi pada kepentingan pasien selama jam pelayanan berlangsung.
(RED)
