MANUVERNEWS.COM | BEKASI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Bangsa Reformasi (GBR) dalam waktu dekat akan melaporkan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Menurut Ketua LSM GBR Kabupaten Bekasi Iday Sumirat Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi terindikasi Merugikan negara pada tahun anggaran 2024 soal program penyedia dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian sebesar Rp. 9.525.383.251, yang berupa Jalan Usaha tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT).
Pasalnya, menurut Iday dan hasil kontrol dilapangan pisik yang dibuat sudah hancur padahal umur dari pisik belum satu tahun, bahkan ada yang ketebalannya hanya setengah bungkus roko saat ukur.
“Ini terindikasi Merugikan negara dan ada dugaan permainan antara pihak dinas dan pemborong sehingga hasil mutunya kurang bagus,” katanya Jumat, (05/09).
Iday menjelaskan, saat perealisasian kegiatan tersebut ada dibeberapa kecamatan yang tersebar di kabupaten Bekasi, dan hampir separuhnya sudah hancur.
“Kegiatan Ini ada dibeberapa kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bekasi yaitu, Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Karangbahagia, Cikarang Timur, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Serang Baru, dan hampir separuhnya hancur, bahkan ada yang ketebalannya hanya setengah bungkus roko,“ paparnya.
Masih kata Iday, Kami Akan segera melaporkan hal ini Ke Aparat Penegak Hukum, karena berdasarkan narasumber Kami, di dinas pertanian Kabupaten Bekasi banyak pemain dan saling kongkalikong untuk merauk keuntungan pribadi, sehingga hasil perkejaan pisik selalu asal jadi.
“Berdasarkan narasumber saya ada 2 Oknum pemain lama di dinas pertanian berinisial AG dan HSN, kedua orang oknum tersebut yang diduga memegang kendali kegiatan di dinas dan terkenal piawai dilapangan, saya sudah mencoba konfirmasi tapi Kepala Dinas malah blokir nomer saya, dan dalam waktu dekat akan segera saya laporkan hal ini Ke APH,“ tandasnya.
(ARS)
