MANUVERNEWS.COM | BEKASI – Proyek rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2024 menghadapi sejumlah permasalahan serius terkait kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Kamis (13/06)
Diketahui banyaknya kegiatan Rehabilitasi Sedang dan berat yang diawasi oleh UPTD 3, salah satunya diwilayah Kecamatan Pebayuran, diduga menjadi ajang kongkalikong anatar kepala UPTD Wilayah 3, Pengawas, Konsultan dan Rekanan Kontraktor.
Dalam pantauan awak media, ditemukan bahwa banyak para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan tidak menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang semestinya.
“ga di kasih APD sma bos bang,mungkin belum”,kata beberapa para pekerja.Lain hanya itu,ketika ditanya keberadaan pengawas dan konsultan, bahkan para pekerja mengatakan pengawas dan konsultan jarang ke lokasi.
Hal itu menandakan, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.Saat dikonfirmasi oleh awak media HD selaku kepala UPTD Wilayah 3 seakan enggan memberikan jawaban, bungkamnya HD diduga kuat mendapat presentase dari rekanan kontraktor dan pihak sekolah.
Hingga berita ini ditayangkan ke publik HD belum bisa dikonfirmasi.
(Red)
