MANUVERNEWS.COM | BEKASI— Sorotan terhadap pekerjaan normalisasi Kali Ciherang di Desa Karangsatu, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, kembali menguat.
Setelah sebelumnya menyoroti kesiapan alat berat dan pelaksanaan pekerjaan, Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Bekasi kembali melakukan investigasi lapangan pada 30 September 2026.
Dalam investigasi tersebut, Ketua/pegiat LP-KPK Kabupaten Bekasi, H. Andri, bersama tim mengaku menemukan sejumlah kondisi pekerjaan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.
Menurut hasil pemantauan tim, pelaksanaan pekerjaan diduga belum memenuhi standar sebagaimana yang tercantum dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), gambar teknis, maupun MC 0 (Mutual Check 0). Kondisi teknis di lapangan juga dinilai belum tertata dengan baik.
“Dari hasil investigasi kami pada 30 September 2026, kami melihat teknis pekerjaan masih amburadul. Kemiringan kali terlihat tidak beraturan, sementara hasil galian lumpur juga perlu dipastikan kembali apakah sudah sesuai dengan volume atau kubikasi yang tercantum dalam kontrak,” ujar H. Andri.
Tim juga menyoroti persoalan pembersihan bangunan liar (Bangli) yang menurut mereka belum dilaksanakan secara optimal pada area yang berpotensi terdampak pekerjaan.
H. Andri mengingatkan, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena menyangkut aspek keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.
“Kalau pekerjaan tidak dilakukan sesuai perencanaan teknis dan kondisi di lapangan tidak diperhatikan, terutama pada titik yang rawan longsor, tentu ada risiko terhadap keselamatan masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi oleh tim investigasi, salah seorang pelaksana kegiatan yang disebut bernama Rohim juga menyampaikan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pekerjaan.
Rohim menjelaskan bahwa dirinya telah memberikan arahan kepada operator alat berat. Namun, menurut keterangannya, kemampuan operator dalam menguasai teknis pekerjaan masih menjadi kendala.
“Saya sudah mengarahkan ke operator, tapi tetap nggak bisa menguasai teknis kegiatan. Pekerjaan gambar saja belum turun dan beko pun cuma empat. Pusing saya, Bang,” demikian keterangan Rohim sebagaimana disampaikan kepada tim investigasi.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian LP-KPK karena pekerjaan yang memiliki nilai sekitar Rp14,21 miliar tersebut semestinya didukung perencanaan teknis, sumber daya manusia, peralatan, serta pengawasan yang memadai.
H. Andri mempertanyakan bagaimana pekerjaan dapat berjalan secara optimal apabila gambar teknis belum tersedia di lapangan dan jumlah alat berat yang digunakan masih terbatas.
“Ini pekerjaan dengan nilai miliaran rupiah. Kalau persoalan gambar teknis, alat berat, operator, sampai penguasaan teknis masih menjadi kendala, tentu harus ada evaluasi. Jangan sampai pekerjaan terus berjalan tetapi hasil akhirnya justru tidak sesuai dengan kontrak,” katanya.
LP-KPK juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari pihak DSDABMBK Kabupaten Bekasi maupun konsultan pengawas.
H. Andri menilai pengawasan lapangan harus dilakukan secara aktif agar setiap tahapan pekerjaan dapat dipastikan sesuai dengan kontrak, RAB, gambar teknis, volume, mutu, dan ketentuan keselamatan kerja.
“Kami merasa miris melihat kondisi seperti ini. Jangan sampai lemahnya pengawasan membuat pelaksanaan pekerjaan berjalan tanpa kontrol yang memadai,” ujarnya.
Ia meminta PPK Agung Jatnika dan PPTK yang disebut merupakan Sekretaris Dinas, Deni, untuk segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
“Kalau memang kontraktor mengabaikan pekerjaan atau pelaksanaannya tidak sesuai kontrak, harus ditegur dan diperbaiki. Jangan dibiarkan. Kami meminta PPK dan PPTK menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya,” tegas H. Andri.
Ia juga meminta agar proses pengawasan dilakukan secara terbuka dan profesional untuk menghindari munculnya persepsi publik mengenai adanya hubungan khusus antara pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan.
“Jangan sampai lemahnya pengawasan kemudian menimbulkan dugaan atau persepsi di masyarakat seolah-olah ada kerja sama tertentu antara pihak pengawas dengan kontraktor. Kalau semua bekerja sesuai aturan, transparan, dan terdokumentasi, tentu tidak akan menimbulkan kecurigaan,” katanya.
Atas temuan tersebut, LP-KPK Kabupaten Bekasi meminta Plt. Bupati Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi, serta aparat pengawasan dan penegak hukum yang berwenang untuk turun langsung melakukan pengecekan terhadap pekerjaan normalisasi Kali Ciherang.
H. Andri meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi fisik pekerjaan, tetapi juga mencakup dokumen perencanaan dan pelaksanaan, antara lain RAB, gambar teknis, MC 0, volume pekerjaan, progres fisik, kualitas pekerjaan, hingga kesesuaian pembayaran dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
“Kami meminta Plt. Bupati dan DPRD Kabupaten Bekasi tegak lurus. Turun langsung ke lokasi dan lihat kondisi sebenarnya. Kalau memang ada persoalan, lakukan pemeriksaan dan audit sesuai kewenangan,” ujarnya.
Menurutnya, nilai pekerjaan yang disebut mencapai sekitar Rp14,21 miliar merupakan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Ini bukan nilai yang kecil. Kurang lebih Rp14,21 miliar. Karena itu kami meminta kegiatan ini diperiksa secara menyeluruh. Pastikan setiap rupiah yang dibayarkan pemerintah benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan di lapangan,” pungkas H. Andri.
LP-KPK menegaskan, berbagai temuan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan teknis dari pihak berwenang untuk memastikan apakah benar terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen kontrak.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan pihak DSDABMBK, PPTK, PPK maupun Konsultan dan pihak kontraktor Kabupaten Bekasi belum memberikan Klarifikasi.
(ARS)
