MANUVERNEWS.COM | BEKASI – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 di Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, menuai tanda tanya besar. Penyerapan anggaran yang diklaim mencapai Rp6,5 miliar dinilai minim transparansi dan memicu dugaan adanya pembengkakan anggaran hingga penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa seluruh anggaran kecamatan pada tahun anggaran 2024 telah dinyatakan terserap. Namun, hingga kini tidak ada pemaparan terbuka terkait rincian program, kegiatan, maupun output yang dibiayai dari dana miliaran rupiah tersebut.
Upaya konfirmasi dilakukan awak media kepada Pemerintah Kecamatan Kedungwaringin. Melalui sambungan telepon, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan menyampaikan bahwa porsi terbesar anggaran digunakan untuk belanja pegawai.
“Belanja pegawai menyerap anggaran paling besar, sekitar Rp3,5 miliar. Untuk rincian belanja lainnya, akan kami sampaikan kemudian,” ujarnya, Selasa (27/01/2026).
Pernyataan tersebut justru memperkuat sorotan publik. Pasalnya, setelah dikurangi belanja pegawai, masih terdapat sekitar Rp3 miliar anggaran lain yang telah diklaim terserap, namun hingga kini belum disertai penjelasan rinci mengenai peruntukannya.
Ketiadaan dokumen terbuka, paparan kegiatan, serta kejelasan realisasi anggaran menimbulkan spekulasi publik terkait potensi markup, pengeluaran fiktif, maupun pemborosan anggaran di lingkungan Kecamatan Kedungwaringin.
Sampai berita ini dipublikasikan, pihak kecamatan belum memberikan keterangan tertulis maupun data pendukung terkait penggunaan sisa anggaran tersebut.
Janji klarifikasi lanjutan yang disebut akan disampaikan pada hari Jumat mendatang kini menjadi ujian atas komitmen transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Publik pun mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bekasi dan instansi pengawas terkait tidak tinggal diam, serta memastikan penggunaan APBD benar-benar sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(Red/ARS)
