MANUVERNEWS.COM | BEKASI — Kritik Tajam dilontarkan Ketua DPC Garda Bangsa Reformasi (GBR) Kabupaten Bekasi, Idhay Sumirat, terhadap salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial RR yang dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab moral maupun kinerja sebagai wakil rakyat.
Menurut Idhay, keberadaan RR di lembaga legislatif seolah hanya sebatas nama tanpa peran nyata. Ia menyebut, sudah menjadi rahasia umum di lingkungan pemerintahan dan kalangan aktivis bahwa RR jarang hadir di kantor DPRD, bahkan dalam agenda-agenda penting daerah pun kerap tidak terlihat batang hidungnya.
“Kami heran, apakah DPRD itu tempat bekerja untuk rakyat atau sekadar tempat mendapatkan fasilitas? Karena faktanya, anggota dewan berinisial RR ini jarang sekali terlihat di kantor, padahal rakyat yang memilihnya berharap ada wakil yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat Bekasi,” tegas Idhay, Selasa (14/10/2025).
Ia menilai, sikap abai seorang wakil rakyat terhadap kewajibannya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Sebab, jabatan publik bukanlah simbol kehormatan semata, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan disiplin dan kepedulian.
“Kalau tidak siap mengabdi, mundur saja! Jangan mempermainkan kepercayaan masyarakat. Wakil rakyat itu bukan sekadar hadir saat gajian atau foto seremonial, tapi hadir di tengah rakyat, mendengar, memperjuangkan, dan memberikan solusi nyata,” ujar Idhay dengan nada keras.
Lebih jauh, Ketua GBR itu menilai bahwa perilaku seperti ini mencoreng marwah DPRD Kabupaten Bekasi secara kelembagaan. Ia menegaskan, publik berhak tahu siapa saja wakil rakyat yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya bersembunyi di balik kursi jabatan.
“Jangan karena satu orang lalai, citra seluruh DPRD jadi rusak. Kami minta pimpinan dewan menindak tegas dan mengevaluasi kinerja setiap anggota DPRD, termasuk yang jarang hadir tanpa alasan jelas. Rakyat hari ini butuh pemimpin yang hadir, bukan yang hanya hadir di baliho dan spanduk!” tandasnya.
Idhay juga menyoroti pentingnya transparansi kehadiran anggota dewan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Menurutnya, DPRD harus membuka data absensi rapat secara terbuka agar masyarakat bisa menilai sendiri kinerja wakilnya.
“Kita bicara soal integritas. Kalau rakyat dituntut taat aturan, maka wakil rakyat juga harus jadi contoh. DPRD bukan tempat berlindung dari tanggung jawab, tapi tempat bekerja keras untuk rakyat Bekasi,” ujarnya menutup pernyataan.
Pernyataan keras Idhay Sumirat ini menambah sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dinilai mulai jauh dari semangat pelayanan publik. Ia menegaskan, GBR sebagai organisasi sosial dan moral siap menjadi corong masyarakat dalam mengawal kinerja wakil rakyat agar tidak melupakan amanah konstitusionalnya.
(ARS)
