MANUVERNEWS.COM | BEKASI – Anggaran kerja sama media pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi selamat tiga tahun terakhir ini mencapai sedikitnya Rp. 15 miliar lebih.
Anggaran Kerjasama Media tersebut menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai transparansi penggunaan dana tersebut masih dipertanyakan dan mendesak agar dilakukan audit menyeluruh.
“Diduga, alokasi dana besar tersebut tidak sepenuhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas informasi publik dan transparansi kinerja pemerintah daerah,” tandas salah satu Ketua LSM LPPMD Daeng Karaeng MHK As,
Audit independen pun dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran serta memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
Masih Kata Daeng Karaeng MHK As, apalagi isu yang berkembang luas di tengah masyarakat bahwa, bukti hasil potongan pajak kerjasama Media tidak di berikan oleh Diskominfosantik kepada perusahaan Pers dan bahkan ada indikasi hasil potongan pajak Kerjasama tersebut pun sangat perlu di audit,“tutupnya .
Sementara itu Anwar Kepala Seksi Pelayanan Hubungan Komunikasi dan Kemitraan Media Publik pada Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, mengatakan bahwa untuk masalah itu pajak media itu bukan PPH 21 tetapi PPH 23.
“PPH21 itu buat perorangan bang, yang bner itu PPH 23 kalo untuk perusahaan media, seandainya minta pun pasti kami berikan dengan syarat dan ketentuan sesuai prosedur,” ujar Anwar sembari menceritakan pernah menentang duel salah satu pimpinan redaksi dari BK Kriminal Edward Sitompul.
Terpisah H Haetami Abdullah selaku yang orang yang ditokohkan dibidang profesi Jurnalis dan sekaligus pemilik perusahaan media Kupas Tuntas juga menyesalkan dugaan tidak transparan dinasi kominfosantil soal pajak pph 23 ini.
“Sangat disesalkan jika memang dugaan ini benar, maka dari itu saya mengajak kepada para media agar ikut kroscek anggaran kerja sama yang jumlahnya cukup WAH tersebut Agar dugaan lubang korupsi ini kita persempit sesuai undang-undang dan program Gubernur Jawa Barat Kang Dedi mulyadi,“tandasnya.
(YUB)
