MANUVERNEWS.COM | BEKASI – Dugaan penyalahgunaan anggaran senilai Rp. 20 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi di Kecamatan Pebayuran menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Camat Pebayuran pun terancam dilaporkan ke aparat penegak hukum jika tidak segera memberikan klarifikasi transparan terkait penggunaan anggaran tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dana APBD tahun anggaran 2023 hingga 2024 yang digelontorkan ke Kecamatan Pebayuran diduga kuat tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Diduga beberapa kegiatan fisik yang dianggap fiktif atau tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
Salah satu tokoh masyarakat Pebayuran Andri dan selalu Sekjen LSM LPKPK, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun laporan resmi untuk dilayangkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Inspektorat. Ia menilai dugaan penyelewengan anggaran ini sudah cukup meresahkan masyarakat, apalagi penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kami sudah melihat beberapa titik kegiatan yang didanai dari anggaran tersebut, dan ditemukan adanya indikasi pekerjaan asal jadi, bahkan ada yang tidak dilaksanakan sama sekali. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya pada Selasa 07/07/2025.
Tak hanya tokoh masyarakat, beberapa Media Massa juga mulai menyoroti permasalahan ini dan mendorong audit menyeluruh terhadap seluruh kegiatan di Kecamatan Pebayuran yang dibiayai APBD.
Menanggapi hal ini, Camat Pebayuran hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi. Awak media telah mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak kecamatan namun belum mendapatkan jawaban.
“Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi segera melakukan evaluasi dan audit menyeluruh guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menghindari potensi kerugian negara yang lebih besar,“ tutup Andri.
(YUB)
