MANUVERNEWS.COM | BANDUNG – Bimbingan Teknis Peningkatan Barang/ Jasa dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi para Kepala Desa, Sekretaris dan Siskudes Kabupaten Bekasi yang berlangsung di Grand Hotel Preanger Bandung diduga telah melenceng dari tema dan terkesan menghamburkan uang Rakyat. Rabu (11/12/24).
Hal tersebut diungkapkan oleh ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Kabupaten Bekasi, Anwar Soleh. Menurutnya, Bimtek kepala desa terlalu dipaksakan dan adanya penggiringan para perangkat desa untuk melakukan upaya dugaan penyimpangan prosedur.
“Bimtek ini kan mengangkat tema tentang Pencegahan Korupsi, semestinya harus menghadirkan Auditor seperti Inspektorat, BPK dan Kejaksaan, sebagai narasumber”
Dirinya menambahkan, Peserta Bimtek kepada 179 desa dari 23 Kecamatan pada gelombang ke-1 dan 2, pastinya menggunakan uang negara alias uang rakyat.
“Dalam satu desa peserta nya melibatkan 3 orang, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Operator Sieskudes, dan 1 orang peserta dikenakan biaya Rp. 7.850.000 X 3 dan di kali 179, bila kita hitung setiap desa harus mengeluarkan biaya Rp. 23. 550.000,- dan bila kita total dikalikan 179 dengan total anggaran Rp. 4. 215.450.000,- ini sangat luar biasa.
Dan belum lagi setiap peserta pastinya akan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan masuk dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Lalu, apakah kegiatan Bimtek tersebut sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), hasil pengawasan saya dilapangan, semua serba dadakan, keuangan dana desa pun 0 besar, ini sudah melenceng dan terlalu dipaksakan,” paparnya.
Ia khawatir, nantinya kegiatan seperti ini akan menjadi bumerang bagi para kepala dalam menyusul laporan penggunaan Dana Desa.
“Kasian para Kades, Sekdes dan Bendahara Desa, mereka di berikan ilmu tentang pencegahan korupsi, dan disisi lain digiring untuk melakukan korupsi berjamaah secara halus.
Bagaimana tidak, dengan jumlah biaya yang cukup signifikan, tentunya akan mengajari Bendahara Desa pandai akan mensiasati biaya talang yang sudah dikeluarkan. Dan bahayanya, akan menjadi rawan penyelewengan anggaran. Siap siap sajah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat akan mengaudit LKPJ,” tegas nya.
Membahas tentang efektif atau tidaknya kegiatan Bimtek ini menurut Anwar Soleh yang karib disapa Anwar Uban, bahwa dengan diselenggarakannya kegiatan ini malah akan menjadikan perangkat desa terjebak dalam sistem.
“Lalu efektif nya dimana Kegiatan Bimtek tersebut,? jangan jebak perangkat desa untuk melakukan kesalahan, sementara ada segelintir oknum yang menikmati keuntungan dari kegiatan Bimtek tersebut,” lanjutnya.
Menurutnya, dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi H. Rahmat Atong harus bertanggungjawab.
“Dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) H. Rahmat Atong harus bertanggung jawab, jangan kangkangi fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang di dalamnya ada unsur Kepolisian dan Kejaksaan”,katanya.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa anwar uban juga menambahkan,disinggung dari penyampaian Muhammad Faturrahman dari Kementerian Desa (KEMENDES) salah satu Narasumber dalam Bimtek tersebut,yang menegaskan, Seharusnya Inspektorat Kabupaten Bekasi dapat hadir dan mengetahui acara yang di selenggarakan oleh PT. RAJAWALI INDARA NARA selaku (Event Organizer & Training Center)
Dari tahun ketahun proyek Bimtek selalu menjadi proyek diduga bahan bancakan yang terstruktur dan masif.
Dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi penyelenggara Bimtek PT. RAJAWALI INDARA NARA (Event Organizer & Training Center) dan pesertanya, yang melibatkan Kepala Desa, Serkretaris Desa dan Sieskudes. pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bekasi saat di konfirmasi perihal kegiatan Bimtek Peningkatan Barjas dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Rahmat Atong tidak bisa dihubungi melalui Telepone Selularnya.
(Red)
